Nama : Imam Rosyadi
Npm : 13112640
Kelas : 2ka11
Perekonomian Indonesia kebijakan pemerintah
Perekonomian indonesia kebijakan
pemerintah
KEBIJAKAN PEMERINTAH
jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang
akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di
Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan
beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto
(PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian
suatu negara sedang bergairah.
pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau
memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia. yang pertama adalah kebijakan
fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN).
kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu
bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. banyak orang melihat BLT
hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan
khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat
juga meningkat. dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat.
meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada
akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang
diadakan oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun
jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain
untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga
kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. dengan
bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.
kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh
pemerintah. misalnya dengan deficit financing. defcit financing adalah anggaran
dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. deficit financing dapat
dilakukan dengan berbagai cara. dahulu pemerintahan Bung Karno pernah
menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank
Indonesia. yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation)
karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. untuk menutup anggaran
yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. sayangnya, rakyat tidak mempunyai
cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah
terpaksa meminjam uang dari luar negeri.
tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah
menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. proyek tersebut
adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. proyek
ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. proyek ini adalah contoh proyek yang
menerapkan prinsip padat karya. dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah
memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. pada akhirnya hal ini
akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah.
Mari kita mengingat sedikit kejadian pada akhir tahun 1997
saat terjadi krisis moneter di Indonesia. pada saat itu nasabah berduyun-duyun
mengambil uang di bank (fenomena bank rush) karena takut bank tidak mempunyai
dana yang cukup untuk mengembalikan tabungan mereka. untuk mengatasi masalah
ini bank-bank umum diberi pinjaman dari Bank Indonesia yang disebut Bantuan
Langsung Bank Indonesia (BLBI).
pada saat itu memang seluruh tabungan dijamin oleh
pemerintah, maka dari itu pemerintah juga harus mengambil tindakan saat terjadi
fenomena tadi.
seharusnya saat suatu perusahaan (termasuk bank umum)
kekurangan modal pemilik harus menambah modalnya pada perusahaan tersebut. ini
berlaku pada umum dan pemerintah. jika pemerintah kekurangan dana, pemerintah
bisa menambah dana dengan menjual saham yang dimiliki pemerintah. perlu
diingat, ada beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.
kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. kebijakan
moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar.
jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain dengan
langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah
uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari
pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya
Surat Berharga Indonesia. biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau
menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. maka dari
itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya
investasi ikut turun. dari sini, diharapkan investasi meningkat.
kebijakan moneter juga mengatur tentang giro wajib minimum,
yaitu jumlah simpanan bank umum di Bank Indonesia yang merupakan sebagian dari
titipan pihak ketiga. saat ini giro wajib minimum sebesar 8 % dari titipan
pihak ketiga.
kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan
internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. jika tarif impor naik,
dorongan untuk impor berkurang. jika tarif impor turun, dorongan untuk ipmpor
bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.
sedikit tambahan, sekitar 95 % kapas yang digunakan sebagai
produksi di Indonesia adalah hasil impor. dalam kasus ini industri katun
sebagai hasil olahan kapas dalam negeri akan turun jika tarif impor naik.
satu lagi kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia
adalah kebijakan sektoral. kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari
sembilan sektor perekonomian di Indonesia. misalnya, di sektor pertanian
pemerintah memberikan subsidi pupuk. subsidi ini diberikan agar harga pupuk
murah. dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. contoh lainnya
adalah kebijakan di sektor industri. di sektor ini pemerintah membuat kebijakan
kawasan ekonomi khusus. kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus
digunakan untuk pendirian industri. misalnya, kawasan industri Cilacap. kawasan
ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena
pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar